Yan Mandenas minta Panglima TNI bentuk tim investigasi gabungan

 

FojaOnline – Politisi asal Papua yang juga anggota Komisi I DPR RI, Bidang Pertahanan, Yan Permenas Mandenas meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkap tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani, di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020.

Permintaan ini disampaikan Yan Mandenas saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (23/9/2020) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Anggota DPR dapil Papua itu mengaku terdapat beberapa kronologis yang berbeda yaitu versi aparat keamanan, pemerintah Intan Jaya, masyarakat dan keluarga.

“Ini terdapat versi berbeda, dari aparat penegak hukum mengatakan kelompok kriminal yang sebagai pelaku penembakan, namun versi masyarakat dan pemerintah daerah berbeda, yaitu anggota TNI diduga pelakunya. kronologis dari masyarakat sudah saya terima dan sudah saya serahkan langsung kepada Panglima TNI saat rapat resmi Komisi I DPR yang juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan” ungkapnya.

Yan Mandenas yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra berharap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menseriusi kronologis yang diberikannya dari aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sehingga bisa menjadi masukan yang berimbang sebagai bahan investigasi selain itu juga mampu menepis Informasi simpang siur terhadap penembakan yang menewaskan almarhum Pdt Yeremias Zanambani.

“Termasuk kepada Kepala Staf Angkatan Darat ( TNI AD ) sudah saya sampaikan dan meminta langsung agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi yang mendalam. Jadi tidak boleh ada kebohongan dalam penelusuran fakta yang terjadi. Saya minta dipaparkan ke publik. Yang benar dan yang salah harus kita sampaikan. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Jika benar anggota TNI yang bersalah, harus berani kita sampaikan salah,” harapnya sebagaimana rilis yang diterima redaksi FojaOnline di Jayapura, Rabu malam.(*)

DPRD ungkap rentetan peristiwa dan kronologi kekerasan di Intan Jaya

FojaOnline – Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Intan Jaya, Marthen Tipagau didampingi 10 rekannya menyampaikan kronologi peristiwan kekerasan yang di Kabupaten Intan Jaya dari Oktober 2019 hingga September 2020 yang disampaikan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua dalam pertemuan di Kodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura, Selasa siang, adapun isinya:

  1. Sejumlah rentetan peristiwa (Konflik) yang terjadi sejak Oktober 2019, dimana kelompok yang tidak dikenal dari arah timur masuk di Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok tersebut diduga dari TPN-OPM, pimpinan Lekagak Telenggen dan Militer Murib yang berjumlah 170-an orang memasuki wilayah hukum Kabupaten Intan Jaya.
  2. Setelah satu minggu kelompok TPN-OPM tersebut memasuki wilayah hukum Kabupaten Intan Jaya, pada Jumat 25 Oktober 2019 terjadi pembunuhan terhadap tiga orang tukang ojek (warga pendatang) yang tewas ditembak. Ketiga tukang ojek itu bernama Risal (31), Herianto (31) dan La Soni (25). Peristiwa penembakan itu terjadi di Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Korban diduga dilakukan oleh kelompok TPN-OPM.
  3. Pada Desember 2019 hingga sekarang ini, akibat pembunuhan terhadap tiga orang tukang ojek (warga
    pendatang) oleh kelompok TPN-OPM tersebut negara melakukan upaya pengiriman pasukan TNI non-organik dan aparat gabungan dari Papua dalam jumlah besar-besaran ke Kabupaten Intan Jaya
    hingga saat ini. Pengiriman pasukan tersebut tanpa diketahui oleh Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya
  4. Pada Desember 2019, masyarakat di Kabupaten Intan Jaya tidak bisa merayakan Hari Natal, karena aparat TNI non-organik melakukan pengejaran terhadap masyarakat di Kampung Titigi, Distrik Sugapa dan Kampung Hitadipa dan Kampung Pugusiga, Kampung Wabui, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Aparat TNI non-organik melakukan pengejaran dan intimidasi beberapa warga kampung dengan alasan mereka memberi makan dan menyediakan rumah untuk tidur kepada kelompok TPN-OPM dari arah Timur yang masuk di Kabupaten Intan Jaya tersebut.
  5. Pada 14-16 Desember 2019, dalam rangka pengejaran kelompok TPN-OPM, terjadi baku tembak antara aparat TNI dan kelompoK TPN-OPM di Kampung Hitadipa, Kampung Wabui dan Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Akibat baku tembak antara aparat TNI dan kelompoK TPN-OPM, dua anggota TNI mati ditembak yang diduga oleh kelompok TPN-OPM yaitu atas nama Lettu Inf Erzal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky Ramadhan. Korban telah dievakuasi dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya menuju Timika, Kabupaten Mimika dan diterbangkan ke Jakarta via Denpasar, Bali hingga ke kampung halaman mereka masing-masing dengan menggunakan pesawat Garuda.
  6. Pada 2020 hingga saat ini, dalam rangka pengejaran kelompok TPN-OPM tersebut negara mengirimkan aparat keamanan TNI-Polri sehingga bertambah banyak di Kabupaten Intan Jaya. Dan untuk mempersempit ruang gerak kelompok TPN-OPM, mereka membuka pos TNI dalam rangka pengamanan di beberapa distrik, seperti Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya. Namun justeru pengiriman pasukan aparat keamanan di Kabupaten ntan Jaya tersebut membuat masyarakat pada ketakutan, trauma, merasa dintimidasi dan teror oleh aparat penugasan serta warga tidak bisa melakukan aktivitas baik mencari makan di kebun maupun mencari kayu bakar ke hutan. Tidak bisa sama sekali hingga kini.
  7. Pada Selasa 18 Februari 2020, sekitar pukul 05.30 WIT dalam rangka pengejaran kelompok TPN-OPM, aparat TNI menembak seorang kepala suku bernama Kayus Sani (50) dan Melko Tipigau (12), anak sekolah kelas VI SD YPPK Bilogai dan juga salah satu anak sekolah kelas VI SD YPPK Biloga bernama Martina Sani (12) yang kini masih hidup karena sempat dilarikan ke RS Karitas Timika, Kabupaten Mimika. Korban tersebut merupakan warga masyarakat biasa di kampung bukan kelompok separatis TPN-OPM. Kejadian tersebut tejad di Kampung Yoparu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
  8. Pada Jumat 22 Mei 2020, pukul 13.00 WIT, telah terjadi penembakan terhadap dua orang petugas kesehatan Kabupaten Intan Jaya atas nama Heniko Somou ditembak mati dan Elemelek Bagau ditembak mati dan mengalami luka-luka berat. Penganiayaan tersebut dilakukan di Distik Wandae, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku diduga kuat oleh kelompok TPN-OPM yang beraksi di wilayah Magataga perbatasan antara Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya. Sumber informasi dari kelompok TPN-OPM bahwa dua orang petugas kesehatan itu merupakan mata-mata atau kurirnya BIN atau aparat TNI sehingga dianiaya hingga salah satu meninggal dunia dan satunya luka-luka yang dikirim ke rumah sakit umum Pemda Nabire untuk melakukan perawatan.
  9. Pada Selasa 21 April 2020, dua warga atas nama Apianus Zanambani (22) dan Lutner Zanambani (23) berasal dari Kampung Zanamba, DisStrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, dinyatakan hilang oleh keluarga .Terakhir mereka pulang dari Enarotali, Kabupaten Paniai, sampai di Sugapa,Kabupaten Intan Jaya. Mereka sempat berdua berdiri di pangkalan ojek dan dipanggil oleh aparat penugasan kemudian dibawa ke Pos atau Kantor Koramil Sugapa dalam rangka wawancara. Setelah wawancara, menurut Komandan Satgas dan Dandim Nabire, mereka berdua sudah dipulangkan pada 21 April 2020 malam. Namun tidak ada saksi satupun yang mengakui bahwa mereka dipulangkan ke ruman keluarga, karena sampai dengan sekarang mereka belum pulang kepada keluarga. Dugaan keluarga telah dihilangkan atau dibunuh secara diam-diam olen aparat TNI di Kantor Koramil Sugapa,
  10. Pada Jumat, 29 Mei 2020, telah terjadi penembakan terhadap warga bernama Yunus Sani (40), diduga kuat oleh kelompok TPN-OPM yang seringkali beraksi di wilayah perbatasan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya, tepatnya di Distrik Wandae, Kabupaten Intan Jaya. Kelompok TPN-OPM mengklaim bahwa mereka menembak mati ternadap Yunus Sani karena sebagai mata-mata atau penunjuk jalan bagi aparat TNI, yang menyampaikan keberadaan kelompok TPN-OPM di wilayah Katbupaten Intan Jaya, Timika, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai sekitarnya.
  11. Pada Sabtu 15 Agustus 2020, pukul 15.30 WIT, telah terjadi penembakan terhadap seorang pedagang atau penjaga kios warga pendatang atas nama Laode Zainudin yang dilakukan oleh OTK. Kejadian ini terjadi di Kampung Yogatapa, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya,
  12. Pada Sabtu 5 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di tanjakan tinggi Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi penembakan yang dilakukan olen OTK terhadap tukang ojek atas nama Abdul Aziz, korban pada saat kembali menuju Distrik Sugapa setelah mengantar penumpang dari Kampung Titigi. Kendaraan roda dua jenis Honda Verza milik Korban dilaporkan kena tembak karena ada lubang pada bagian blok kopling (mesin sebelah Kanan):
  13. Pada Sabtu 12 September 2020, pukul 11,10 WIT, bertempat di tikungan Mamba (ujung aspal), Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya telah dilaksanakan oleh TKP oleh personel Sub
    Denpom XVI1-1 Nabire terkait insiden kecelakaan (masuk ke jurang) kendaraan jenis truck yang ditumpangi olen personel Yonif Raider 400/BR hingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 14 orang anggota TNI mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapakan perawatan pada kesempatan pertama dan dilanjutkan ke RSUD Nabire untuk perawatan lebih lanjut,
  14. Pada Senin 14 September 2020, sekitar pukul 11.20 WIT, bertempat di jalan raya tepatnya di mata air Kampung Mamba Distrik smSugapa, Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi penembakan terhadap dua orang tukang ojek warga pendatang atas nama Laode Anas Munawir dan Fathur Rahman yang dilakukan oleh OTK dan diindikasikan atau diduga oleh KSB wilayah Kabupaten Intan Jaya pada saat kedua tukang oJek kembali dari Pos Titigi selesai mengantar barang millk Yonif Raider 400/BR,
  15. Pada Sabtu 17 September tahun 2020, sekitar pukul 10.40 WIT, bertempat di bawah Gereja ST Michael, Kampung Bilogai Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi pembacokan olen OTK
    kepada tukang ojek warga pendatang atas nama Ahmad Baidlawi yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat Kejadian.
  16. Pada Sabtu 17 September 2020, sekitar pukul 14.20 WIT bertempat di Jalan Kampung Sugapa Lama, Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi kontak tembak antara personel Satgas BKO Apter Koramil Persiapan Hitadipa Kabupaten Intan Jaya dengan kelompok KSB yang mengakibatkan satu orang anggota TNI meninggal dunia atas nama Serka Sahlan NRP 319406 19290374 Jabatan Definitif Babinsa Ramil Tigi Barat Kodim Deiyai Korem 173/PVB dan 1 pucuk SS1 laras panjang type FNC, 25 butir amunis 5,56 dan 1 buah magasen hilang dibawah lari oleh kelompok KSB
  17. Pada Sabtu 19 September 2020, sekitar pukul 13.17 WIT bertempat di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi kontak tembak antara Satgas BKO Apter Koramil Persiapan Hitadipa dengan KSB yang mengakibatkan satu anggota TNI atas nama Dwi Akbar, Pangkat /Nrp: Pratu/31160047341095, Jabatan Sat Asal: Taban 1 Cuk 2 Ton SMS Kibant Yonif 711/Rks Brigif 22/OM DAM XI Mdk, Penugasan Babinsa Ramil Hitadipa Kodim Persiapan Kabupaten Intan Jaya Korem 173/PVB, ditembak mati yang diduga oleh KSB;
  18. Pada Sabtu 19 September 2020, sekitar pukul 16.30 WIT, bertempat di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, telah terjadi penembakan terhadap warga masyarakat atas nama Pdt Yeremias Zanambani, S.Th. Mantan Ketua Klasis Hitadipa dan jabatan aktif Ketua sekolah STA leologi Hitadipa dan Wakil Ketua Penerjemah Alkitab Bahasa Daerah Moni dan Ketua Gereja Wilayah III Kabupaten Intan Jaya. Keluarga korban menduga kuat bahwa Pdt Yeremia ditembak mati oleh aparat TNI yang bertugas di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, dimana korban ke kandang ternak untuk memberi makan terhadap ternak babi, namun korban ditemukan telah ditembak mati.

“Hal inilah yang tadi kami sampaikan kepada bapak Pangdam Cenderawasih, Kapolda Papua, Kepala Perwakillan Komnas HAM RI Provinsi Papua dan tamun undangan yang hadir,” kata Marthen dalma jumpa pers usai pertemuan dengan yudikatif di Papua.(*)

FKUB Jayapura minta warga jaga kerukunan umat beragama

FojaOnline – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKBU) Kabupaten Jayapura meminta kepada segena warga di Bumi Kenambay Umbay untuk menjaga keharmonisan kerukunan umat antar beragama.

Demikian hal ini disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Pdt Alberth Yoku ketika dihubungi dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa siang menyusul kekerasan yang dialami oleh salah satu guru SD dan Ibtidaiyah Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Kota Sentani pada pekan kemarin.

“Saya imbau kepada segenap warga agar kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa, tidak terpecah karena adanya kasus kekerasan yang dialami oleh seorang guru, karena telah ditangani oleh polisi, apalagi para (dua) pelakunya sudah ditangkap,” katanya.

Menurut dia, kejadian pengeroyokan yang dialami oleh guru bernama Mujiono merupakan tindakan kriminal murni dan tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran keagamaan.

“Apabila ada anggapan-anggapan lain yang memprovokasi memicu konflik dan mengganggu keagamaan atau kerukunan di Kabupaten Jayapura maka orang seperti itu harus diberikan warning atau peringatan oleh penegak hukum atau pemukah agama dan harus juga di proses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Ia juga mengaku salut dengan kinerja jajaran Polsek Sentani Kota dan Polres Jayapura yang sudah bergerak cepat dengan menangkap para pelaku yang diduga dipengaruhi minuman berakohol sehingga melakukan pemalakan yang berujung pada penganiayaan.

“Sekali lagi, saya menghimbau agar kasus ini dipercayakan kepada aparat penegak hukum jangan di hubung-hubngkan dengan masalah agama dan tetap menjaga kerukunan antar umat agama di Kenambay umbay Kabupaten Jayapura,” kata Pdt Alberth Yoku.

Sebelumnya, pada Minggu (20/09), Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon didampingi Kapolsek Sentani Kota AKP Ruben Palayukan di Mapolsek Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, mengatakan telah berhasil menangkap dua dari tiga terduga pelaku pengeroyokan seorang guru.

“Ketiga pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap guru atas nama Mujiono (34) adalah VM, RK dan IE, di Jalan Samping Sekolah YPKP Sentani Kabupaten Jayapura,” katanya dalam jumpa pers di Mapolsek Sentani Kota.

Diketahui, korban Mujiono dikeroyok oleh para pelaku pada Sabtu (19/09) petang sekitar pukul 17.00 WIT di jalan samping sekolah YPKP Sentani, Kabupaten Jayapura. Ketiga pelaku mengeroyok korban karena tidak diberikan uang ketika dipalak.

Personel gabungan Polsek Sentani Kota dan Polres Jayapura berhasil mengamankan VM, salah satu pelaku di halaman Posyandu Asrama Koramil Hawai yang saat itu sedang tertidur di teras Posyandu.

“Selanjutnya VM di bawa ke Mapolsek Sentani Kota guna dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Untuk pelaku lainnya inisial RK diantar oleh keluarganya pada Minggu dini hari ke Polsek Sentani Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan pelaku, IE masih dalam pengejaran aparat Kepolisian,” katanya

Mantan Kapolres Mimika itu menyebutkan para pelaku pengeroyokan akan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

“Saya imbau kepada pelaku IE untuk segera menyerahkan diri, dan berkaitan dengan masalah ini saya imbau juga agar warga bijak bahwa ini masalah kasus kriminal murni,” kata AKBP Victor.(*)

Kodam XVII/Cenderawasih gelar FGD kekinian di Papua

FojaOnline – Kodam XVII/Cenderawasih menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Papua dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, cendikiawan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura dan komponen masyarakat lainnya untuk menyikapi perkembangan terkini di Papua yang dilaksanakan di Aula Tonny A Rompis Makodam, bukit Polimak, Kota Jayapura, Selasa pagi.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menyampaikan terima kasih kepada para tamu yang bisa hadir pada acara itu. Selanjutnya Pangdam menyampaikan bahwa semua yang hadir dalam FGD itu adalah Narasumber.

“Apa yang kami lakukan merupakan tindak lanjut dari kebijakan pimpinan negara sehingga masalah di Papua bisa terselesaikan. Kami ingin mengajak membangun Papua dengan hati melalui dengan Smart Power. Akar permasalahan dan metode penanganan dari Bapak/Ibu sekalian nantinya akan menjadi masukan bagi kami. Ada Papua di nusantara merupakan bentuk bahwa Papua bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan,” katanya.

“Kita dari Forkompimda Papua ingin merubah penanganan Papua dengan Hati, bahwa senyum adalah senjata yang efektif. Ancaman yang dihadapi cukup beragam meliputi Perang Suku, konflik internal masyarakat dan dikotomi di masyarakat itu sendiri, gugatan fakta sejarah, referendum, KKSB, kami tidak akan menggunakan lagi istilah tersebut tetapi kami menyebutnya saudara-saudara yang berbeda pendapat karena apapun ceritanya mereka adalah saudara kita bangsa Indonesia,”kata Pangdam.

Mantan Pangdam Tangjung Pura itu menambahkan bahwa, “Dengan terselenggaranya acara ini kita dapat mencari metode penanganan masalah yang komprehensif ke depan. Supaya Papua berada dalam situasi yang aman, damai dan sejahtera. Agar kita semua dapat membangun Papua menjadi lebih maju lagi,” kata Pangdam.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengatakan bahwa acara kumpul seperti ini merupakan forum yang baik untuk berdiskusi terkait penyelesaian masalah yang berada di tanah Papua ini.

“Dimana saat ini Provinsi Papua menjadi satu–satunya provinsi yang sedang berkonflik di negeri ini. Saya ingin mengingatkan bahwa Papua ada maka ada Indonesia ini. Indonesia tidak lengkap apabila tidak ada Papua,” kata Kapolda.

“Kita harus fokus pada pelayanan dasar yang baik. Ada banyak penyelenggara negara yang tidak melaksanakan tugas dengan benar sehingga masyarakat tidak menerima hal tersebut. Masyarakat menginginkan suasana yang sejuk. Harapan saya, kita sebagai manusia yang punya latar belakang intelektualitas dan hati, mari laksanakan tugas dengan baik,”harap Kapolda.

Rektor Uncen diwakili oleh Pembantu Rektor IV Dr Frederick Sokoy juga mengatakan, dalam penanganan Papua, dari sisi akademisi pendekatan adalah hal yang paling penting. Di wilayah pegunungan tengah, permasalahan tidak pernah selesai, oleh karena itu kita perlu melaksanakan mapping yang komprehensif.

“Kita berharap komunikasi seperti ini, bisa kontinyu. Sementara peristiwa – peristiwa tertentu yang merengut jiwa itu hampir terjadi setiap hari. Kita berharap melalui Bapak Pangdam dan Kapolda, Nantinya mungkin juga bisa memberikan penjelasan tentang pembangunan ataupun Otsus. Momentum ini adalah momen yang sangat tepat, kita berdiskusi dalam penanganan Papua,” ucapnya.

Pada acara FGD tersebut banyak saran dan masukan dalam penyelesaian masalah konflik yang disampaikan oleh para tokoh agama, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, pengusaha dan komponen masyarakat lainnya.

Di akhir acara, Pangdam menyampaikan bahwa hasil dari kegiatan FGD tersebut akan dibuat sebuah buku rekomendasi yang isinya juga akan disajikan dalam kesempatan FGD berikutnya.

“Terimakasih atas saran masukan dari para narasumber, ke depan solusi tentang permasalah di Papua akan dituangkan dalam bentuk buku dan akan kita diskusikan dalam kesempatan FGD berikutnya,” pungkas Pangdam.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua yang diwakili oleh Kakesbangpol Provinsi Papua Bapak Musa Isir, M.Si, Ketua DPRP Bapak Jhoni Banua Rouw, Kepala Bidang Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Sinode GKI di Tanah Papau Pdt Leonora Balubun, S.Th dan Ketua Sinode Gereja Gerakan Pantekosta Provinsi Papua dan Papua Barat Bapak Pdt. Fransiskus Esa.

Kemudian, Tokoh Adat Bapak Agus Kogoya, Tokoh Pemuda Bapak Samuel Tabuni, Perwakilan Mahasiswa Fredy Fonataba, Dosen Kajian Ketahanan Nasional UI Dr. Margaretha Hanita, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Papua Dr. Nomensen Mambraku beserta semua pemangku kepentingan yang berada di Papua.(*)

Keprihatinan AIPSSA terkait situasi kekinian di tanah air

Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA) sangat prihatin atas berbagai persoalan kebangsaan yang membelit bangsa kita belakangan ini, seperti kisruh Papua 2019 dan kontroversi Revisi UU KPK yang dapat melemahkan independensi KPK.

Persoalan-persoalan tersebut telah memunculkan gelombang perlawanan mahasiswa dan masyarakat sipil di tanah air. Secara khusus, sebagian mahasiswa dan warga asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat telah melakukan aksi demonstrasi menolak perlakuan rasisme, yang dinodai dengan aksi pembakaran, penjarahan dan pembunuhan di Kota Manokwari, Kota Jayapura dan Kota Wamena.

Sebagai satu akibat, pelbagai aksi tersebut telah menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa, warga sipil dan aparat keamanan, dan juga kehancuran harta benda yang luar biasa.

AIPSSA berpandangan jika problem kebangsaan tersebut tidak disikapi dan diselesaikan secara komprehensif, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat mengarah pada kemungkinan munculnya konflik horizontal antar warga, disintegrasi sosial, yang pada akhirnya mengancam keutuhan NKRI.

Karenanya, untuk menyahuti problem kebangsaan tersebut, kami merekomendasikan tujuh poin:

  1. Kami mendukung Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu KPK untuk mengakhiri kegaduhan politik yang berlarut-larut dan mencari jalan tengah terwujudnya revisi UU KPK dalam memberantas korupsi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak manapun.
  2. Kami menyesalkan DPR RI Priode 2014-2019 yang berupaya mengesahkan empat RUU (RUU KUHP, UU Lembaga Pemasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba) secara tergesa-gesa di akhir periode keanggotaan mereka sehingga menimbulkan kegaduhan politik. Karenanya, kami mendorong pembahasan RUU yang dimaksud di atas dilakukan oleh DPR RI Priode 2019-2024 sesuai prosedur legislasi yang berlaku.
  3. Kami mendesak pemerintah dan aparat pengayom hukum bertindak sesuai koridor hukum dan lebih mengedepankan pendekatan dialog dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari pihak demonstran dan pihak keamanan di tanah air. Juga, kami berduka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda akibat demosntrasi anarkis yang terjadi.
  4. Kami mengutuk aksi kekerasan dan tindak perusakan terhadap fasilitas publik dan tempat usaha warga yang dilakukan oleh siapapun dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di tanah air. Juga mendukung penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku kekacauan, perusakan dan pembunuhan terhadap warga masyarakat dalam kisruh Papua 2019, termasuk menghukum oknum aparat penegak hukum yang melanggar aturan dalam penanganan aksi demonstrasi.
  5. Kami mendorong pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan dialog perdamaian dan menghindari pendekatan keamanan dalam
    penyelesaian Papua. Juga, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia diPapua.
  6. Kami mendesak pemerintah Indonesia mewujudkan rasa aman bagi semua anak bangsa agar dapat kembali hidup normal, bisa beraktivitas kembali dan hidup dalam kedamaian dan penghormatan satu sama lain di Indonesia, khususnya di Papua.
  7. Kami mendorong pemerintah mewujudkan rekonsiliasi damai antar semua pihak yang berkepentingan, perlindungan hak minoritas dan pelestarian lingkungan di tanah air, termasuk di Papua.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan guna menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan kebangsaan yang sedang kita hadapi bersama.

Perth, 30 September 2019

Ridwan al-Makassary

Presiden AIPSSA 2019

10 aksi untuk penyelamatan CA Pegunungan Cycloop

Kedua, adalah menyebarluaskan informasi. Secara terus-menerus pemerintah, media massa, netizen dan semua stake holder wajib secara terus menurus mengangkat masalah lingkungan khususnya penyelamatan Cycloop agar bisa menjadi opini publik

Aktivis lingkungan Yasminta Ridhian Wasaraka

FojaOnline – Tim creatif Festival Cyloop 2018 berkesimpulan bahwa perlunya langkah atau aksi nyata untuk penyelamatan Cagar Alam (CA) Pegunungan Cycloop yang terbentang dari Kabupaten dan Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pertama adalah penghijauan dan pemulihan ekosistem di daerah penyengga gunung Cycloop. Dimana setiap instansi, lembaga, organiasi, paguyuban, perkumpulan dan komunintas wajib menanam, merawat dan menjaga minimal 10 pohon di kawasan yang akan dipulihkan.

“10 pohon ini harus bisa hidup dan bertahan dengan perawatan yang baik selama 1 tahun penuh oleh pihak yang menanam dan aksi ini akan diperkuat dengan surat edaran dan instruksi dari pemerintah setempat,” kata Yasminta Rhidian Wasaraka, koordinator tim kreatif Festival Cycloop 2018 beberapa waktu lalu.

Kedua, adalah menyebarluaskan informasi. Secara terus-menerus pemerintah, media massa, netizen dan semua stake holder wajib secara terus menurus mengangkat masalah lingkungan khususnya penyelamatan Cycloop agar bisa menjadi opini publik.

“Para pihak terkait yang memiliki data-data mengenai CA Pegunungan Cycloop memiliki kewajiban moral untuk membaginya kepada khalayak luas dalam bentuk informasi di media massa maupun media sosial,” ujarnya.

Yang ketia, kata dia, perlunya pendidikan lingkungan. Dimana para pihak seperti BBKSDA, Kehutanan, USAID-LESTASRI, Lembaga pendidikan, lembaga pemerintah akan bekerjasama melakuan program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah secara berkelanjutan.

“Ini sebagai langkah awal akan dibuatkan pilot project di beberapa sekolah,” kata Yasminta yang akrab disapa Dian oleh rekan-rekannya sesama aktivis lingkungan.

Lalu, keempat, adalah pengembangan ekonomi alternatif. Pemerintah, lembaga-lembaga dunia, badan dan instansi terkait, wajib melakukan pendampingan kepada para perambah, penebang dan para pemburu satwa dikawasan CA Pegunungan Cycloop.

“Agar tidak lagi melakukan pengurusakan, perburuan dan pembukaan lahan didalam kawasan penyangga dan kawasan inti CA Pegunungan Cycloop,” katanya.

Selanjutnya, kelima, para ondoafi, ondofolo, tuan tanah dan pemerintah serta instansi terkait, tidak akan pernah memberikan rekomendasi dan ijin serta sertivikat kepada pihak-pihak yang akan mendirikan bangunan, menambang, menebang dan atau berburu dan atau pemanfaatan lain dikawasan CA Pegunungan Cycloop.

Keenam, bersama TNI, Polri,dan Satpol PP mengadakan operasi gabungan, penertiban bangunan-bangunan liar daerah -daerah yang tidak boleh dimasuki oleh aktivitas manusia. Ketujuh, menegakkan hukum bagi para pengguna, penadah dan penjual satwa ataupun tumbuhan yang berasal dari Cagar Alam Pegunungan Cycloop dan dalam prosesnya harus dilakukan secara transparan dan adil 

“Kedepalan dan kesembilan, yaitu memberikan fasilitas dan melakukan pembinaan dan penguatan kepada Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dalam melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga CA Pegungan Cycloop. Kerangka aksi ini akan di godok bersama menjadi sebuah Program Kerja yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait
,” katanya.

Dan ke-10, kata dia, penganggaran program kerja ini bersumber dari pemeritah, lembaga swasta, CSR perusahaan dan partisipasi masyarakat yang peduli kepada keberlangsungan CA Pegunungan Cycloop. “Bahasanya, kalau 10 saja gak mampu ditanam dan dirawat, gak usah mimpi tanam 1.000 pohon,” kata Dian berkelakar.(*)