Keprihatinan AIPSSA terkait situasi kekinian di tanah air

Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA) sangat prihatin atas berbagai persoalan kebangsaan yang membelit bangsa kita belakangan ini, seperti kisruh Papua 2019 dan kontroversi Revisi UU KPK yang dapat melemahkan independensi KPK.

Persoalan-persoalan tersebut telah memunculkan gelombang perlawanan mahasiswa dan masyarakat sipil di tanah air. Secara khusus, sebagian mahasiswa dan warga asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat telah melakukan aksi demonstrasi menolak perlakuan rasisme, yang dinodai dengan aksi pembakaran, penjarahan dan pembunuhan di Kota Manokwari, Kota Jayapura dan Kota Wamena.

Sebagai satu akibat, pelbagai aksi tersebut telah menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa, warga sipil dan aparat keamanan, dan juga kehancuran harta benda yang luar biasa.

AIPSSA berpandangan jika problem kebangsaan tersebut tidak disikapi dan diselesaikan secara komprehensif, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat mengarah pada kemungkinan munculnya konflik horizontal antar warga, disintegrasi sosial, yang pada akhirnya mengancam keutuhan NKRI.

Karenanya, untuk menyahuti problem kebangsaan tersebut, kami merekomendasikan tujuh poin:

  1. Kami mendukung Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu KPK untuk mengakhiri kegaduhan politik yang berlarut-larut dan mencari jalan tengah terwujudnya revisi UU KPK dalam memberantas korupsi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak manapun.
  2. Kami menyesalkan DPR RI Priode 2014-2019 yang berupaya mengesahkan empat RUU (RUU KUHP, UU Lembaga Pemasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba) secara tergesa-gesa di akhir periode keanggotaan mereka sehingga menimbulkan kegaduhan politik. Karenanya, kami mendorong pembahasan RUU yang dimaksud di atas dilakukan oleh DPR RI Priode 2019-2024 sesuai prosedur legislasi yang berlaku.
  3. Kami mendesak pemerintah dan aparat pengayom hukum bertindak sesuai koridor hukum dan lebih mengedepankan pendekatan dialog dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari pihak demonstran dan pihak keamanan di tanah air. Juga, kami berduka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda akibat demosntrasi anarkis yang terjadi.
  4. Kami mengutuk aksi kekerasan dan tindak perusakan terhadap fasilitas publik dan tempat usaha warga yang dilakukan oleh siapapun dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di tanah air. Juga mendukung penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pelaku kekacauan, perusakan dan pembunuhan terhadap warga masyarakat dalam kisruh Papua 2019, termasuk menghukum oknum aparat penegak hukum yang melanggar aturan dalam penanganan aksi demonstrasi.
  5. Kami mendorong pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan dialog perdamaian dan menghindari pendekatan keamanan dalam
    penyelesaian Papua. Juga, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia diPapua.
  6. Kami mendesak pemerintah Indonesia mewujudkan rasa aman bagi semua anak bangsa agar dapat kembali hidup normal, bisa beraktivitas kembali dan hidup dalam kedamaian dan penghormatan satu sama lain di Indonesia, khususnya di Papua.
  7. Kami mendorong pemerintah mewujudkan rekonsiliasi damai antar semua pihak yang berkepentingan, perlindungan hak minoritas dan pelestarian lingkungan di tanah air, termasuk di Papua.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan guna menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan kebangsaan yang sedang kita hadapi bersama.

Perth, 30 September 2019

Ridwan al-Makassary

Presiden AIPSSA 2019

Marginalisasi OAP dan kaum muda

Kedua, bagaimana nasib otsus di tahun 2021? Jika kita ingin otsus berlanjut, apa formulasi yang bisa membuat OAP lebih baik?
Ketiga, siapa yang bertanggungjawab atas otsus? Kita semua. Jakarta, pemerintah daerah, dan orang muda

Habelino Sawaki

FojaOnline – Persoalan marginalisasi Orang Asli Papua (OAP) hampir menjadi isu utama yang kini sedang mengemuka. Di tambah dengan globalisasi yang merasuki seluruh sendi kehidupan, menjadikan isu marginalisasi OAP laksana benang kusut dan “talingkar”.

Karena itu identifikasi akar persoalan menjadi hal yang penting dan mendasar untuk dilakukan oleh semua pihak termasuk orang muda. Sebab tanpa identifikasi akar persoalan, solusi yang tepat sulit diperoleh. Bahkan, bisa memunculkan persoalan baru.

Menurut hemat saya, ada dua faktor yang menyebabkan OAP menjadi termarginalkan di atas tanah leluhurnya sendiri, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam) adalah menyangkut kesiapan SDM dari OAP sendiri dan hal-hal yang sifatnya karakter seperti ketekukan, keuletan, kejujuran, kedisiplinan dan lain-lain.

Sementara, faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar) adalah menyangkut kebijakan pemerintah terhadap OAP di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain bidang hidup.

Tugas dan tanggung jawab orang muda adalah mendorong forum-forum serta diskusi-diskusi yang terbuka dan meluas untuk membahas akar persoalan marginalisasi OAP secara tuntas serta melalui jalan-jalan mana saja solusi yang telah didiskusikan dapat dikerjakan.

Jika hal ini dilakukan secara terus menerus dan terpadu serta melibatkan stakeholders yang kompeten di bidangnya, akan muncul sebuah optimisme baru yakni OAP dapat benar-benar menjadi tuan diatas negerinya sendiri.

Marginalisasi OAP tidak boleh kita percayakan di atas pundak kelompok yang selama ini hanya menjadikannya sebagai lips service semata. Tanggung jawab ini memiliki dampak yang maha berat jika tidak dikerjakan segera, yakni akan menambah rumitnya persoalan.

Karena itu, kita tidak boleh main-main dengan persoalan marginalisasi OAP. Jangan sampai di 100 atau 500 tahun ke depan orang Papua hanya tinggal di dalam buku sejarah karena punah akibat marginal di atas tanahnya sendiri.

Kaum Migran

Permintaan untuk membatasi kaum migran masuk ke Papua bukanlah permintaan yang rasis atau makar. Itu sebuah permintaan supaya marginalisasi OAP dapat kita atasi dan dengan demikian kita berharap OAP bisa menjadi lebih kuat. Pemerintah Jakarta tidak boleh menggeneralisir setiap upaya penguatan OAP sebagai makar.

Ini adalah kekeliruan berpikir bahkan secara moral sikap Jakarta ini bermasalah. Otsus hadir sebagai sebuah kesadaran dan upaya bersama (Jakarta dan Papua) bahwa OAP sedang termarginalisasi.

Jadi sebenarnya permintaan penghentian kaum migran adalah bagian dari semangat otsus. Penghentian masuknya migran ke Papua juga kan ada batasnya. Misalnya 5 atau 10 tahun sehingga setelah situasi Orang Asli Papua lebih kuat, kebijakan ini bisa ditinjau kembali.

“Jakarta harus tahu bahwa kulit hitam dan rambut keriting tidak akan menyakiti mereka”.

Tapi pemerintah daerah juga harus berjuang dengan sungguh-sungguh supaya OAP bisa kuat secara internal (punya kemampuan) untuk menghadapi globalisasi. Etnosentrisme (ego kedaerahan di Papua) juga menjadi tantangan yang tidak boleh dianggap sepele oleh kita.

Masing-masing kelompok daerah hanya menolong orang dari daerah yang sama. Persoalan ini berimplikasi pada meningkatnya kolusi dan nepotisme. Problem ini ada walau tidak terlampau besar.

OAP menjadi tuan di negeri sendiri artinya tidak hanya Jakarta yang memuliakan OAP, tetapi OAP juga harus saling memuliakan tanpa melihat asal daerah, wilayah adat, asal partai politik, asal dedominasi gereja bahkan asal rezim politik.

Jadi beberapa pertanyaan yang bisa menjadi refleksi otsus di 17 tahunnya adalah, pertama, apakah sesama OAP sudah saling memuliakan?

Kedua, bagaimana nasib otsus di tahun 2021? Jika kita ingin otsus berlanjut, apa formulasi yang bisa membuat OAP lebih baik?
Ketiga, siapa yang bertanggungjawab atas otsus? Kita semua. Jakarta, pemerintah daerah, dan orang muda.

Sebuah refleksi 17 tahun Otsus Papua.

Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN)
Tokoh Pemuda Papua, alumnus Universitas Pertahanan Indonesia.(*)

Refleksi 17 tahun Otsus Papua: Berharap surga, tetapi neraka jawabnya

Kita tidak mau hidup dalam neraka, hidup dalam konflik dan kekerasan berdarah terus menerus. Otsus Papua harusnya mampu mewujudkan surga di bumi Cenderawasih tetapi kekuasaan di tangan orang yang salah hanya akan mendatangkan neraka di bumi

Marinus Yaung

FojaOnline – Kekaburan berpikir publik terhadap ‘Otsus Papua’ itu binatang apa, yang membuat Otsus Papua belum maksimal implementasinya selama 17 tahun, sejak 21 November 2001 – 21 November 2018. Dalam perspektif teori pembangunan negeri dunia ketiga, komunitas lokal kenapa bisa selalu hidup dalam lingkaran setan kemiskinan karena mereka tidak memiliki modal (tabungan) dan investasi. Dengan modal orang bisa melakukan investasi utk mendapatkan income atau pendapatan. Mayoritas rakyat Papua tdk memiliki modal karena itu tidak bisa berinvestasi. Akibatnya kampung-kampung di Papua termiskin nomor satu di Indonesia.

Apakah rakyat Papua tidak punya modal ?
Undang-Undang (UU) Otsus Papua tahun 2001 itu Modal dasar dan strategis bagi Papua untuk berinvestasi dan berinovasi. Perspektif yang keliru dan tidak tepat para elit lokal dalam menterjemahkan UU Otsus Papua sebuagai modal sosial untuk investasi bersama, yang membuat Otsus yang seharusnya hadir sebagai solusi justru menghadirkan malapetaka dan neraka bagi orang Papua.

Otsus Papua itu modal besar yang diberikan ‘Jakarta’ untuk orang Papua boleh berinvestasi dalam bidang-bidang strategis untuk mempercepatkan pembangunan dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah Indonesia lainnya. Sebagai modal politik, Otsus Papua memberikan kesempatan yang luas dan istimewa bagi orang asli Papua untuk menduduki jabatan publik dan jabatan politik strategis dari provinsi sampai kabupaten dan kotamadya.

Harapanya ketika ‘Papua pimpin Papua’ akan lebih baik daripada non Papua pimpin Papua. Kenyataanya bukan Papua pimpin Papua untuk kesejahterahan dan kemakmuran tetapi ‘Papua tipu Papua’ untuk kemandulan implementasi Otsus Papua sebagai modal politik. Akhirnya terminologi Otsus berubah menjadi otonomi kasus harus kita akui dan terima.

Sebagai modal ekonomi, pertama, Otsus Papua mendesign stimulasi uang yang besar harus turun ke desa/kampung, dengan asumsi semakin besar atau banyaknya uang yang beredar di kampung, semakin meningkat aktivitas ekonomi di kampung yang dapat mendatangkan income bagi orang asli Papua (OAP) di kampung.

Kenyataannya dana Otsus untuk pemberdayaan kampung atau desa di Papua itu ibarat kentut, ada bunyinya, tercium bauhnya tapi wujudnya tidak kelihatan. Akibatnya aktivitas ekonomi OAP di kampung tidak berkembang dan masih terus ‘dijajah’ oleh kapitalis lokal komunitas Buton Bugi Makasr (BBM) dan Jawa.

Kedua, konsep one village one product atau satu kampung satu produk, tidak berkembang meskipun dana cukup besar ke kampung dan harusnya bisa diinvestasi untuk menghasilkan produk-produk komoditas unggulan perkampung atau perwilayah pembangunan. Aturan diatas kertas indah dan menarik tapi bagaimana memulai implementasinya yang bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana. Sekedar bicara konsep seperti ahlinya, tapi aksinya di lapangan nol persen.

Ketiga, dengan dukungan modal yang besar dalam kewenangan Otsus Papua, harusnya sudah diinvestasikan ke sektor pertanian untuk membangun industri pertanian dengan fokus pada produksi komoditas unggulan lokal seperti sagu, buah merah, kopi, matoa, yang mana produk pertanian ini harusnya sudah dieksport ke pasar nasional, regional dan internasional.

Sepertinya elit lokal dan pejabat Papua baru sadar dari kemabukan akibat pesta pora uang Otsus setelah tahu bahwa Provinsi kepulauan Riau telah melakukan industrialisasi sagu sebagai komuditas unggulan dan telah memproduksi 136 produk barang-barang komsumtif bernilai ekonomis tinggi dari sagu dan telah menguasai pasar ASEAN, China, Korea, Jepang dan Eropa.

Sebagai modal sosial dan infrakstruktur, investasi di bidang infrastruktur dasar sedikit nilainya karena sharing pembiayaan dengan pemerintah pusat yang lebih besar kontribusinya. Hanya jembatan-jembatan kecil dan jalan-jalan kabupaten dan kota yang dibangun dengan dana Otsus tanpa menata ruang publik bernilai ekonomis disamping jalan ‘Otsus’ tersebut untuk mendatangkan income bagi orang asli Papua. Yang kemudian mengisi ruang publik tersebut di kiri kanan jalan adalah orang non Papua, dan orang asli Papua jadi penonton saja.

Dana otsus paling fatal investasi di bidang infrastruktur adalah digunakan untuk membangun ruko dan mall. Bukan investasi langsung tetapi menggunakan tangan kedua berkolaborasi dengan investor lokal maupun nasional. Karena kolaborasi penguasa lokal dengan pengusaha maka terbentuklah perspektif keliru bahwa pembangunan mall dan ruko adlh simbol keberhasilan Otsus Papua. Inilah wujud investasi otsus salah sasaran. Akibatnya investasi Otsus bukan untuk orang asli Papua tapi untuk mendatangkan income bagi penguasa dan kroni-kroninya.

Untuk investasi di bidang sosial dan budaya, apa kontribusi modal otsus untuk batik khas Papua ? rajutan noken tradisional Papua ? Pelastarian nilai-nilai budaya dan sejarah ? Pembangunan museum budaya dan sejarah ? dan bentuk investasi lainnya, biarkan publik Papua amati dan sampaikan opininya masing-masing.

Kita tidak mau hidup dalam neraka, hidup dalam konflik dan kekerasan berdarah terus menerus. Otsus Papua harusnya mampu mewujudkan surga di bumi Cenderawasih tetapi kekuasaan di tangan orang yang salah hanya akan mendatangkan neraka di bumi. Sekian.

Dikutip dari FB Marinus Yaung

Sayap Merpati dan harapan pilot muda Papua

Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat maupun pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua mungkin bisa ikut serta dalam penanaman/penyertaan modal bagi kembali beroperasinya maskapai ini

Pesawat Merpati (Foto: Istimewa)

FojaOnline – Sayap Merpati yang sempat patah hingga ‘tra’ (tidak) bisa mengudara selama empat tahun sejak 2014, kini mulai tertatih bangkit untuk terbang lagi. Saya lantas teringat puluhan adik-adik calon pilot Papua yang kini sedang belajar sebagai penerbang di berbagai negara bagian (state) di Amerika Serikat (AS).

Diantara mereka ada beberapa yang ingin meniti karir yang sama dengan dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tapi tidak bisa melanjutkan studi alias berhenti di sekolah penerbangan (flying school) pada 2016-2017 lalu hingga akhirnya harus pulang kembali ke Papua.

Beberapa lagi terpaksa harus berhenti di tengah jalan selagi studi karena biaya mereka yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah untuk satu paket studi hingga selesai sudah keburu habis karena kebutuhan yang mendesak dan tak terduga sebelum studi mereka selesai. Mereka ini ada yang sudah pulang dan ada yang masih bertahan tinggal di AS.

Mereka yang mengalami situasi ini terpaksa harus bertahan hidup apa adanya dengan menumpang pada teman sesama Papua sambil mencari pekerjaan hingga mencari kemungkinan bisa melanjutkan studi kembali.

Belum lagi yang mengalami kendala dalam hal hambatan budaya atau ‘culture shock’, keterbatasan bahasa Inggris saat belajar dalam memahami hal-hal teknis pembelajaran, dan yang mengeluh soal masalah begini, begitu dan macam-macam.

Masalahnya selain karena Pemerintah Provinsi Papua melalui instansi teknis bersama pihak ketiga (agen pendidikan luar negeri) yang salah urus, tapi juga harus jujur diakui karena kekurangan adik-adik kita ini sendiri yang perlu dibina lagi dan harus banyak belajar.

Saya pernah mendengar berbagai cerita yang memilukan dari adik-adik kita ini tentang bagaimana mereka bisa memilih dan bercita-cita menjadi pilot kelak. Suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka ketika suatu saat bisa duduk di depan ruang kokpit pesawat lalu menerbangkan para penumpang yang di dalamnya terdapat sanak-keluarga atau teman-teman masa kecil mereka.

Apalagi kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang berasal dari wilayah pedalaman Papua. Anak-anak dari balik gunung, lembah dan hutan yg terisolasi oleh jalur transportasi darat maupun laut sehingga hanya bisa dihubungkan dengan transportasi udara.

Pengalaman menjadi pilot terlintas di benak mereka ketika masih kanak-kanak dulu. Yaitu saat bermain di sekitar area landasan pacu (run way) pesawat terbang perintis atau melihat pesawat-pesawat berbadan kecil yang terbang menerobos celah-celah gunung berkabut lalu mendarat dengan mulus di kampung mereka. Inilah kisah yang kebanyakan menginspirasi mereka.

Ada pula yang termotivasi karena sanak keluarga sesukunya ada yang sebelumnya menjadi pilot dan begitu membanggakan. Hal inilah yang kemudian memotivasi mereka juga untuk memilih jalur karir yang sama, menjadi pilot.

Pernah suatu ketika dalam cerita lepas saya bertanya, apakah kalian tidak takut mati ketika pesawat jatuh lalu hancur berantakan karena mengalami masalah teknis atau karena situasi alam/medan yang rumit serta kondisi cuaca yg berubah?

Kebanyakan mereka menjawab, itu sudah resiko sebagai pilot. Apalagi pilot juga merupakan profesi pelayan masyarakat, bahkan salah satu agen pembangunan.

Bagi mereka yang kelak akan bekerja sebagai pilot misionaris dengan menerbangkan pesawat-pesawat berbadan kecil bersama sejumlah lembaga misi seperti MAF, AMA, Misi Katolik, Aventist Mission, dan lain-lain, menjadi pilot adalah suatu panggilan bekerja untuk melayani TUHAN !

Sayangnya, dibalik impian dan upaya menggapai cita-cita mereka yg begitu tinggi di awan-awan, sejumlah adik-adik kita ini masih mengalami banyak kendala yang mestinya harus didengar dan dilihat sendiri oleh para pengambil kebijakan di Pemerintah Provinsi Papua sebagai pihak yg bertanggung jawab atas proses pendidikan mereka untuk menjadi calon pilot.

Ada yang kuatir tentang masa depan atau rencana selanjutnya ketika selesai studi penerbangan. Bagaimana nantinya mengembangkan diri untuk kualifikasi teknis lanjutan? Tentang maskapai apa yang cocok dan nantinya bisa dilamar di saat bursa persaingan menjadi pilot di sejumlah maskapai swasta dan nasional begitu ketat?

Adakah maskapai swasta lokal atau milik pemerintah daerah di Tanah Papua yang masih eksis dan bisa menampung mereka guna berkarir sebagai penerbang di masa depan?

Mungkinkah maskapai-maskapai nasional yang selama ini telah lama beroperasi dan banyak mengambil keuntungan dari mahalnya harga tiket di Papua, bisa menerima mereka untuk mengabdi dengan menerbangkan burung besi menjelajah negeri mereka sendiri???

Dapatkah Pemda Papua dan Pemerintah di Jakarta melalui kebijakan khusus membantu penyerapan pilot-pilot muda Papua untuk berkarya di berbagai maskapai nasional sebagai anak bangsa? Ataukah ada cara lain agar calon-calon pilot muda Papua ini bisa berkarya dengan mengembangkan keahlian (skill) sebagai penerbang?

Dibalik pertanyaan-pertanyaan itu, ada beberapa diantara mereka yang ingin berkarya menerbangkan burung besi di negara lain lewat maskapai asing. Tapi ini tentu butuh skill, kualitas dan pengalaman yang mumpuni.

Kini dengan wacana bakal beroperasi kembali maskapai Merpati Nusantara Airlines (MNA) di tahun 2019 setelah empat tahun sayapnya patah, tidak bisa terbang, karena konon mengalami masalah terlilit utang dan juga dijadikan BUMN sapi perah, mestinya Pemda Papua/Papua Barat dan sejumlah Pemerintah Daerah di Tanah Papua melihat ini sebagai angin segar !

Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat maupun pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua mungkin bisa ikut serta dalam penanaman/penyertaan modal bagi kembali beroperasinya maskapai ini. Hal ini mengingat sejarah kehadiran dan jasa pelayanan maskapai ini yg pernah sekian lama melayani jalur transportasi udara di seantero Tanah Papua.

Tujuan dari penyertaan modal ini tentu akan memberi posisi tawar bagi pemerintah daerah di Tanah Papua. Misalnya dalam hal pengkaderan dan penciptaan lahirnya generasi-generasi baru Papua di bidang penerbangan (aviation) yg dpt direkrut untuk bekerja di maskapai ini.

Sebab sektor penerbangan merupakan salah satu bidang strategis yang masih sangat langka digeluti orang Papua. Apalagi untuk kategori keahlian teknisi (mekanik) profesional hingga pada level perancang pesawat terbang sekelas Habbie dan para insinyur di IPTN.

Selama ini jangankan bermimpi mencetak generasi Papua menjadi tenaga profesional sebagai pilot, pramugari/pramugara, hingga mekanik pesawat dan perancang pesawat terbang, keberadaan seorang karyawan/ti asli Papua di sejumlah counter maskapai nasional yang ada di bandara-bandara di Tanah Papua saja tidak pernah kita jumpai. Realita ini tentu suatu ironi.

Ada lelucon bahwa barangkali orang Papua tidak ada yg berwajah cantik/ganteng ka? Atau tidak bisa mengetik dan tidak tahu mengoperasikan komputer sehingga profesi untuk sekelas petugas counnter dan check-in keberangkatan penumpang pesawat saja tidak menyertakan orang Papua di dalamnya. Padahal ‘dong pu tugas tra’ perlu butuh skill yang tinggi-tinggi.

Belum lagi tong bicara soal bagaimana menyiapkan generasi Papua untuk mengikuti pendidikan yang terkait dengan keahlian operasional penerbangan sipil, keselamatan transportasi udara dan pengoperasian bandara/lapangan terbang, kemampuan teknis mengenai cuaca yang mendukung sistem navigasi penerbangan, dan hal-hal teknis lainnya.

Semua ini sudah harus dipikirkan dalam grand desain penyiapan SDM tenaga profesional Papua di bidang jasa penerbangan dan transportasi udara yg lebih terarah melalui proses pendidikan hingga penyediaan lapangan pekerjaan.

Untuk apa orang Papua harus senang karena mulai menjamurnya sejumlah maskapai yang justru tidak membuat harga tiket bertambah murah, tapi tetap mahal dan lebih mahal pada moment-moment tertentu.

Sudah begitu semua urusan operasional dan bisnis jasa penerbangan ini sama sekali tidak melibatkan atau memberi peluang agar orang Papua bisa terlibat di dalamnya.

Percuma saja sejumlah bandara bertaraf nasional dan internasional di Tanah Papua dibangun dan dipoles sedemikian megah, tapi tenaga profesional orang Papua yang bekerja di dalamnya untuk urusan teknis operasional dan layanan penumpang hampir tidak dijumpai atau hanya bisa dihitung dengan jari.

Suatu saat saya ingin melihat suasana di seluruh bandara di Tanah Papua menyerupai bandara-bandara nasional/internasional di Amerika Serikat (AS). Dimana orang-orang-orang kulit hitam (Afro American) benar-benar mengambil peran penting, mulai dari tenaga pembersih taman, lantai, toilet hingga tenaga profesional sekelas pilot dan teknisi pesawat terbang.

(*) Musim gugur bulan November 2018 di Kota Rev. MLK, Jr, AS)

Dikutip dari FB Julian Haganah Howay