Para pemimpin daerah khusus dan istimewa kunjungi Papua

SAID memungkinkan pemerintah tingkat kecamatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan data kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang akurat.

Talk show para pemimpin delegasi FORDASI di Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/11)

FojaOnline – Para pimpinan dan delegasi dari empat provinsi khusus dan istimewa datang ke Provinsi Papua untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) pada 21-23 November 2018.

Empat daerah atau provinsi yang memiliki kekhususan dan istimewa itu yakni Provinsi Papua Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Aceh.

Bersama Provinsi Papua, keempatdaerah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam hal kewenangan, sumber daya serta kontrol untuk membangun daerah masing-masing.

Pada momen Rakor FORDASI ini, pemerintah kelima daerah ini melakukan evaluasi pelaksanaan desentralisasi asimetris di wilayahnya dan merumuskan rekomendasi perbaikan pelaksanaannya.

Penyerahan cinderamata oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad kepada delegasi FORDASI dari DKI Jakarta

Selain itu, pada rakor ini juga dilakukan pertukaran pengalaman dalam menjalankan inovasi daerah. Provinsi Papua berkesempatan untuk menunjukan inovasi daerah seperti Program BANGGA Papua dan pengembangan Sistem Informasi Kampung dan

Distrik yang dilaksanakan oleh kader kampung di Papua. Ini merupakan saat yang tepat untuk menunjukan bahwa Papua dapat menjadi tempat belajar bagi wilayah lain.

Sesuai dengan kerangka pembangunan Provinsi Papua 2019-2023 yang berada dalam Visi : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Melanjutkan kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa Keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung visi pembangunan tersebut diperlukan adanya data penduduk desa yang termutakhirkan.

Talk show para pemangku kepentingan di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua dihadapan para delagasi FORDASI.

Hal ini dapat didapatkan melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik (SAIK/SAID). SAID merupakan sistem basis data terpadu yang memuat informasi kependudukan dan data sosial ekonomi individu dalam satu kecamatan.

SAID memungkinkan pemerintah tingkat kecamatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan data kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang akurat. SAID juga dapat membantu Puskesmas dan Sekolah Dasar dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

“SAID dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik di Papua, sehingga semakin tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kami sangat menghargai kolaborasi yang baik antara Pemerintah Papua, Program KOMPAK, dan segenap masyarakat yang terlibat” ujar Ibu Hilda Eveline, Pimpinan Wilayah untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

SAID dilaksanakan melalui program KOMPAK-LANDASAN yang didukung oleh Pemerintah Australia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan identitas hokum yang berkualitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Para delegasi FORDASI berpose bersama dengan pemangku kepentingan di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (22/11)


LANDASAN dilaksanakan di 205 desa, 181 sekolah dasar, 29 puskesmas, di 24 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Provinsi Papua yang mewakili Gubernur Lukas Enembe dalam acara talk show rakor Fordasi pada Rabu (21/11) di Swiss Bell Hotel Kota Jayapura mengusulkan agar pertemuan FORDASI menjadi agenda tahunan, sehingga segala bentuk inovasi pembangunan bisa nampak jelas.

“Jadi, Fordasi ini merupakan gagasan dari Kementrian Dalam Negeri untuk membahas daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yakni Papua, Papua Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Aceh,” katanya.

Pada acara talk show di Swiss Bell Hotel, pemerintah pusat diwakili oleh sejumlah lembaga/kementrian diantaranya Direktur Aparatur Negara, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan DR Velix Wanggai.

Sementara itu, kunjung delegasi FORDASI ke Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Kamis (2/11) pagi hingga siang guna melihat dan mendengarkan pemaparan dari pemangku kepentingan setempat, diantaranya Kepala Distrik Sentani Timur Steven Ohee dan Kepala Kampung Nendali Wiemfriet Wally.

Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Distrik Sentani Timur di pusat kawasan wisata Khalkote yang dibuka dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Jayapura Yerry F Dien.(*)

DPT dan Ronda Bawaslu Kota Jayapura

Rinto Pakpahan

Ketua Bawaslu Kota Jayapura Rinto Pakpahan

“Kepada Warga Kota Jayapura agar tidak menggunakan aplikasi ‘lindungihakpilihmu.kpu.go.id’ untuk memastikan dirinya dalam DPT Pemilu 2019. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Jayapura merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi ‘sidalih3.kpu.go.id,”

FojaOnline – Polemik terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilu 2019 masih terus bergulir. Pada saat pleno penetapan DPT tingkat nasional pada 6 September 2018 lalu, KPU menyanggupi waktu selama 10 hari untuk memperbaiki kegaduhan atas DPT.

Meski demikian, waktu yang ditentukan sendiri oleh KPU ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan DPT. Karena itu, pada pleno kedua terkait penetapan DPT pada 16 September 2018 lalu, KPU diberikan waktu selama 60 hari untuk kembali memperbaiki kisruh DPT.

KPU kota Jayapura sendiri pada pleno penetapan DPSHP pda 20 Agustus 2018 lalu telah menetapkan DPT kota Jayapura sebanyak 311.798 orang. KPU kota Jayapura juga menetapkan jumlah TPS sebanyak 1.317 buah.

Angka DPT Pemilu 2019 ini jelas mengalami penambahan dari DPT untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada Juli 2018 lalu. Ketika itu, DPT kota Jayapura tercatat sebanyak 297.601 dengan jumlah TPS sebanyak 629 buah.

Terhadap jumlah DPT Pemilu 2019 yang telah diplenokan KPU kota Jayapura tersebut, Ketua Bawaslu Kota Jayapura Rinto Pakpahan mengatakan pihaknya kemudian melakukan pencermatan terhadapnya. “Dalam hal ini, Bawaslu Kota Jayapura menemukan sejumlah persoalan mendasar pada DPT Pemilu 2019,” katanya didampingi rekannya Hardin Halidin di Cafe Kopi Tiam Abepura, Kota Jayapura, Rabu (7/11).

Pencermatan DPT Kota Jayapura

Dalam pencermatan terhadap DPT di Port Numbay, nama lain Kota Jayapura, Rinto mengatakan, pertama adalah terkait dengan data invalid. Dimana temuan Bawaslu Kota Jayapura terhadap DPT Pemilu 2019, ada data invalid yang mencapai hingga 10.044 data. Data invalid ini mencakup Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang invalid mencapai 7.622 data.

Selanjutnya NKK yang berasal dari luar Kota Jayapura sejumlah 1.269 data. Tempat tanggal lahir kosong atau tertulis ‘tidak ada’ sebanyak 710 data. Pemilih yang masih berumur di bawah 17 tahun sebanyak 210 data, dan umur antara 90 tahun sampai 125 tahun sebanyak 230 data.

“Selain itu juga terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang identik dengan model pembuatan NIK Kota Jayapura, namun bukanlah NIK yang berasal dari Kota Jayapura,” katanya

Kedua, lanjut dia, terkait dengan data ganda. Dari hasil pencermatan Bawaslu Kota Jayapura menemukan sebanyak 24.614 data ganda. Patokan kegandaan dilakukan terhadap elemen data NIK. Dari penelusuran data yang dilakukan Bawaslu Kota Jayapura, ditemukan dugaan adanya 17.063 ganda identik dengan kegandaan hingga mencapai delapan kali.

“Selain itu ditemukan juga NIK dengan penulisan nama yang berbeda-beda hingga 26 kali kegandaan,” katanya.

Terhadap temuan yang didapatkan dari hasil pencermatan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikannya kepada KPU Kota Jayapura dengan rekomendasi untuk segera melakukan perbaikan terhadap DPT Pemilu 2019.

Aplikasi yang Tidak Akurat

Dalam upaya memastikan seluruh masyarakat Indonesia tercatat dalam DPT Pemilu 2019, ungkap dia, KPU RI telah membuat sejumlah aplikasi untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka sudah masuk dalam DPT Pemilu 2019. Setidaknya terdapat dua aplikasi berbasis website yang disiapkan oleh KPU RI. Aplikasi pertama adalah ‘lindungihakpilihmu.kpu.go.id’, dan ‘sidalih3.kpu.go.id’.

Terhadap aplikasi pertama, ‘lindungihakpilihmu.kpu.go.id’, Bawaslu Kota Jayapura menemukan kesalahan paling mendasar. Ketika Bawaslu Kota Jayapura melakukan uji coba terhadapnya, dari 26 kegandaan NIK dengan nama yang berbeda, hasilnya semua diterima oleh aplikasi tersebut. “Artinya, semua NIK beserta nama (yang berbeda) yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut dianggap telah terdaftar,” katanya.

Hal ini berbeda dengan aplikasi kedua, ‘sidalih3.kpu.go.id’. Ketika dilakukan uji terhadapnya, dari 26 kegandaan NIK dengan nama berbeda, hanya ada satu nama yang diterima, 25 nama lainnya ditolak oleh aplikasi.

Dari hasil uji coba ini, KPU RI sudah seharusnya menarik kembali aplikasi ‘lindungihakpilihmu.kpu.go.id’ dari situs resmi mereka untuk selanjutnya dilakukan perbaikan terhadapnya sebelum kemudian ditampilkan kembali. “Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar warga negara yang hendak memastikan dirinya telah terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 tidak terkecoh dengan kesalahan aplikasi tersebut,” kata Rinto.

Terkait Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih dan GMHP KPU

Guna memastikan seluruh warga negara terdaftar dalam DPT Pemilu 2019, kata Hardin Halidin, pada 30 Oktober hingga 1 November 2018, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih. “Kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh distrik di kota Jayapura,” katanya.

Ronda Bawaslu dilakukan dengan mendatangi sejumlah pusat-pusat keramaian warga, di antaranya adalah pasar tradisional, sejumlah pusat perbelanjaan hingga asrama mahasiswa dan pusat hiburan malam. Ini adalah upaya ‘jemput bola’ untuk memastikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi 2019 adalah pesta bersama seluruh warga negara Indonesia.

Ronda Bawaslu ini dilakukan salah satunya adalah untuk memberikan dukungan kepada upaya KPU untuk memperbaiki DPT Pemilu 2019. Perlu diketahui bahwa KPU secara nasional telah menggalakkan sebuah gerakan nasional yang disebut Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

“Gerakan ini adalah ikhtiar luar biasa yang dilakukan oleh KPU, tidak saja untuk memastikan seluruh warga negara terdaftar dalam DPT, melainkan juga sekaligus memperbaiki DPT yang dianggap masih memiliki sejumlah persoalan,” katanya.

Mengenai kegiatan Ronda Bawaslu Jaga Hak Pilih tersebut, lanjut dia, Bawaslu Kota Jayapura masih menemukan sejumlah warga negara yang belum terdaftar. Bawaslu Kota Jayapura setidaknya menemukan tidak kurang dari 20 penduduk yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2019. “Temuan Bawaslu Kota Jayapura tersebut akan kembali disampaikan kepada KPU Kota Jayapura untuk selanjutnya ditambahkan dalam DPT Pemilu 2019,” katanya.

Untuk itu, terkait beberapa hal diatas tadi, Hardin yang berlatar belakang aktivis LSM itu mengatakan batas waktu yang diberikan kepada KPU RI untuk memperbaiki DPT Pemilu 2019 semakin dekat, maka Bawaslu Kota Jayapura perlu menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain :

KPU RI untuk sementara waktu menarik aplikasi ‘lindungihakpilihmu.kpu.go.id’ dari situs resmi KPU dan selanjutnya melakukan perbaikan terhadapnya sebelum kembali ditampilkan. KPU kota Jayapura untuk melakukan sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Bawaslu Kota Jayapura.

KPU Kota Jayapura segera merilis DPT hasil perbaikan untuk segera diketahui publik secara umum. Seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 pada level Kota Jayapura, untuk melakukan pencermatan terhadap DPT kota Jayapura pada pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kepada Warga Kota Jayapura agar tidak menggunakan aplikasi ‘lindungihakpilihmu.kpu.go.id’ untuk memastikan dirinya dalam DPT Pemilu 2019. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Jayapura merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi ‘sidalih3.kpu.go.id,” katanya.

Hardin juga mengajak agar seluruh masyarakat kota Jayapura untuk aktif memastikan dirinya, apakah sudah terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 dengan cara mendatangi penyelenggara pemilu di semua tingkatan. “Masyarakat juga boleh mengakses aplikasi KPU RI, sidalih.kpu.go.id guna memastikan hal tersebut,” katanya.(*)